Arah Baru Keadilan Pajak 2026: Optimalisasi Perluasan Basis Pajak pada Transaksi Digital

        Bagi pengusaha yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, rasa keadilan sering kali terusik. Contoh perusahaan berskala menengah, setiap periode, pembukuan disusun dan dilaporkan secara tertib, Pajak penghasilan (PPh) karyawan dipotong, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dipungut dan disetorkan, kemudian pajak penghasilan berupa sewa tanah/Gedung dibayarkan, seluruh proses tersebut berjalan dengan transparan. Namun, di sektor digital, pelaku afiliasi, drop-shipper, atau platform asing justru dapat memperoleh penghasilan miliaran rupiah per bulan atau bahkan per hari dari konsumen Indonesia tanpa melakukan kewajiban pemenuhan peraturan perpajakan. Kantor fisik dan keberadaan yang kasatmata, pelaku tersebut laksana “entitas digital yang tak tampak”.

KPP Badan dan Orang Asing

Disparitas medan persaingan (uneven playing field) ini telah menjadi sambatan utama bagi dunia usaha selama bertahun-tahun. Namun, dengan adanya cetak biru serta langkah strategis Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sepanjang tahun 2026, masa keemasan para entitas “siluman” ini nampaknya segera akan berakhir.

 

"Berburu di Kebun Binatang" Tak Lagi Relevan

Target penerimaan pajak di APBN tahun 2026 yang cukup menantang sebesar Rp2.357,7 triliun, dengan desakan pertumbuhan sebesar 23%. Sangat wajar jika sektor swasta langsung bertanya, apa kami bakal jadi sapi perahnya lagi? Karena selama ini yang namanya “berburu di kebun binatang” selalu membuat pengusaha yang patuh menjadi waspada.

Namun, begitu DJP tampak terjadi perubahan haluan yang mulai serius mengadopsi tata kelola berbasis system dan data, rasa waspada tersebut berangsur surut dan menghilang. DJP perlahan mulai sadar bahwa mengejar target pajak di APBN 2026 memakai cara-cara lama, seperti hanya memperbanyak jumlah wajib pajak terdaftar (jumlah NPWP), sangat tidak akan cukup. Konsep “basis pajak” sekarang akan diubah; bukan lagi sekadar siapa yang terdaftar, tetapi seberapa besar arus transaksi ekonomi real yang dapat dilacak.

Sebagai bagian dari target besar tersebut, DJP mematok perluasan basis data senilai Rp200 Triliun. Rencananya sangat masuk akal dengan rincian sebagai berikut:

1. Intensifikasi WP Lama: Memaksimalkan kepatuhan yang sudah ada melalui data spasial;

2. Ekonomi & Transaksi Digital: Inilah porsi untuk memajaki para "siluman digital" dan e-commerce;

3. Data ILAP & Penegakan hukum: Memanfaatkan data pihak ketiga (instansi/lembaga); dan

4. Perpajakan Global: Melacak kekayaan di luar negeri via fasilitas AEoI.

Berdasarkan laporan realisasi penerimaan pajak khususnya PPN PMSE yang diadministrasikan di Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing menunjukkan peningkatan setiap tahun kurang lebih 20%, hal ini mengindikasikan bahwa potensi pajak digital masih sangat besar, hal ini didasarkan dari laporan google Temasek 2021 diungkapkan bahwa ekonomi digital diharapkan berkontribusi sebesar USD130 miliar pada tahun 2025. Hal ini akhirnya menegaskan bagi negara menggarap lebih serius shadow economy yang selama ini menikmati kue ekonomi Indonesia secara aman.

 

Sinergi Radar Ganda: Menutup Celah Pelarian

Lalu, sampai di manakah daya jangkau negara terhadap mereka yang tak punya wujud fisik? Jawabannya terletak pada dua instrumen utama: konstruksi hukum berlapis dan kekuatan sistem Coretax. Pemerintah telah memulai dengan terbitnya UU HPP yang melekatkan NPWP pada NIK, menciptakan jejak digital tunggal. Rangkaian penguatan terus berproses dengan terbitnya PMK 112/2022 jo 136/2023 mengatur teknis pemadanan, PMK 8/2026 memaksa institusi dan asosiasi turut menyediakan pertukaran data, sedangkan UU 9/2017 mengungkap tabir kerahasiaan keuangan.

Apabila dirangkai, keempat aturan ini menjelma menjadi ekosistem hukum yang kuat dan sekaligus menjawab keraguan apakah aparat hanya mampu mengintimidasi yang terlihat, atau sekaligus mampu memburu yang tak tampak.

Secara operasional, Coretax mengandalkan dua radar utama yang bagi kalangan profesional TI dan finansial sangatlah mematikan.

 

Radar pertama adalah rekam jejak bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi)

Benteng pengawasan pertama dibangun melalui sinergi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Banyak pelaku usaha baru yang tidak terekspos karena status NPWP-nya "Non-Efektif", seolah-olah itu menjadi tameng. Padahal, Komdigi memegang data utuh seputar Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) sekaligus analitik lalu lintas situs. Ketika kedua sumber informasi ini dikawinkan, pengakuan entitas asing yang berkilah "tidak memiliki penghasilan di Indonesia" otomatis gugur. Apalagi jika platform mereka ternyata dibanjiri jutaan kunjungan domestik setiap hari yang menghasilkan pendapatan besar, saat itulah DJP mulai melakukan pengawasan intensifikasi maupun ekstensifikasi.

 

Radar kedua adalah konsep Follow the Money bersama Bank Indonesia

Sementara itu, lini berikutnya bergerak dari konsep follow the money bersama Bank Indonesia. Sekuat apa pun upaya menyembunyikan laba di jurisdiksi asing, pada akhirnya dana itu akan tertarik dan masuk ke sistem keuangan negara Republik Indonesia. Pengawasan Lalu Lintas Devisa (LLD) berperan sebagai buku besar yang tak dapat dihindari. Apabila LLD merekam derasnya aliran devisa sebesar Rp1 triliun menuju sebuah raksasa cloud global; maka kewajiban PPN PMSE sudah dapat dipastikan akan mengikat. Perhitungannya gamblang, tepat dan ruang untuk berkompromi otomatis tertutup.

 

Kepastian Hukum Lewat Objektivitas Mesin

Dalam perhitungan bisnis, biaya termahal bukanlah pajak itu sendiri, melainkan ketidakpastian yang menyertainya. Kekhawatiran akan pemeriksaan yang lahir dari naluri subjektif semata atau yang lebih kasar, sekadar "firasat" pemeriksa, selama ini menjadi hambatan yang sangat serius bagi dunia investasi. Coretax menawarkan sebuah lompatan besar: sistem ini menjalankan empat fungsi sekaligus dalam satu aksi. Wajib Pajak Non-Efektif yang kembali aktif otomatis akan terpantau. Laporan SPT tidak perlu lagi diragukan karena langsung diadu dengan data perbankan dan bea cukai (ILAP) secara real-time. Artificial Inteligeng (AI)-(CRM) bertugas memetakan profil risiko dengan efisien; konsekuensinya, mereka yang pembukuannya bersih dan taat justru dibiarkan tenang dan jika sampai diterbitkan SP2DK, surat teguran itu kini datang berbicara dengan data konkret dari pihak ketiga, bukan sekadar kecurigaan. Proses konfirmasi data akan bergeser dari meja negosiasi tertutup menjadi ajang pembuktian angka yang profesional dan lebih objektif.

        

Penutup: Hadirnya "Level Playing Field"

        Pajak adalah beban yang tak terabaikan dalam neraca perusahaan. Namun, jauh lebih berat adalah kenyataan ketika pengusaha jujur harus bersaing dengan mereka yang lihai bermain di celah-celah aturan. Transformasi DJP menuju sistem berbasis data pada tahun 2026 seharusnya disambut dengan kewaspadaan yang jernih. Ini bukan hal yang perlu ditakuti, melainkan upaya negara menegakkan lapangan bermain yang setara dan adil. Tirai bagi para "siluman digital" yang selama ini menikmati pasar Indonesia tanpa menyumbang sepeser pun lambat laun akan mulai tertutup. Dan bagi wajib pajak yang sudah sekian lama disiplin dan konsisten, sistem ini pada akhirnya tidak akan menghukum, melainkan memihak dan menempatkan keadilan tepat bagi semua pihak.

Nyoba Umroh Mandiri di April 2024, ternyata asyik banget

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kali ini kami ingin berbagi pengalaman perjalanan Umroh Mandiri 10 April 2024 sampai dengan 21 April 2024 yang lalu. 

Pada mulanya kami bertiga (saya, istri dan anak Perempuan berumur 15 tahun) berencana umroh dengan tanggal yang sama Bersama kakak ipar dengan menggunakan jasa STH. 

Karena banyaknya info-info pengalaman umroh mandiri yang bertebaran di media sosial dan di blog-blog, istri tetiba berubah pikiran ingin juga menjalani umroh mandiri tersebut. 

Persiapan langsung di mulai bertepatan dengan adanya Traveloka fair di AEON Mall SCBD Serpong Tangerang tanggal 26 Februari sd 3 Maret 2024. Dari Traveloka Fair tersebut, kami memperoleh promo hotel yang di mekkah dan Madinah. 

Juga iseng-iseng buat buku panduan ibadah umroh dan doa-doa yang diperlukan selama di mekkah dan Madinah sebanyak 3 buku kecil yang mudah untuk dibawa saat tawaf-sai-salat. 

Alhamdulillah diperoleh tiket pesawat PP yang disesuaikan dengan keinginan suami yang berhasrat ingin jumatan di masjid ikonik (Masjid Raya Hagia Sophia (Turki: Ayasofya Ulucamii)) tanggal 19 April 2024. Setelah Tiket Pesawat, Passport, dan Hotel telah terkonfirmasi, visa kami percayakan kepada SAFR Project dengan total Rp.8.623.800 untuk 3 orang sudah termasuk 

Visa+tasreh+siskopatuh+asuransi. Akhir bulan Maret 2024 visa berikut yang lainnya kami dapatkan, untuk tasreh diperoleh sehari sebelum masuk raudhah sehingga tidak ada kendala, kebetulan ada mas Sandi dari Safr Project yang juga melakukan ibadah umroh sehingga pertemuan dengan muasasah untuk memperoleh barcode sebagai prasyarat masuk raudhah mudah diproses.

Safr Project juga menerbitkan surat keterangan untuk jamaah umroh apabila instansi/perusahaan mensyaratkan dokumen tersebut untuk mengeluarkan izin cuti ke Luar Negeri dalam rangka ibadah umroh.

Didapatlah tiket berangkat menggunakan Etihad Airways yang transit sekitar 3 jam di Abu Dhabi sekaligus dapat dimanfaatkan untuk memakai kain ihram sehingga saat melewati yalamlam sekitar 30 menit sebelum mendarat di bandara Jeddah kami masih sempat melafalkan niat umroh di atas pesawat. Tiket pesawat Etihad airways tanggal 10 April 2024 untuk 3 orang, Jakarta-Abu Dhabi-Jeddah (terminal 1) = Rp.13.716.300.

Alhamdulillah kami mendarat dengan lancar di terminal 1 Jeddah, untuk menuju hotel di mekkah, berdasarkan pengalaman yang diperoleh dari teman-teman yang telah melakukan umroh mandiri, kami beranjak ke terminal kedatangan di area akuarium besar terdapat lift menuju lantai atas (terminal kedatangan). Di terminal kedatangan, kami mencoba menawar tarif taxi selepas menurunkan penumpang dan akhirnya bersepakat di harga 100 SAR = Rp.430.000,- 

Kami menuju Hotel Swissotel al maqam (bintang lima) selama 4 malam include sarapan pagi untuk 3 orang = Rp.8.881.202,- Sesampai di mekkah pada pagi hari, kami langsung dapat kamar sehingga beberapa saat menyempatkan untuk istirahat sebelum melakukan ritual umroh di jam 10 pagi.

Di depan kabah, alhamdulillah kami bertemu dengan kakak ipar yang juga melakukan umroh pada sabtu malam bersama grup STH, grup STH ini, tour terlebih dahulu di kota thaif. Setelah beribadah di masjidil Haram, kami beranjak ke kota Nabi Muhammad SAW, Madinah pada sore hari dengan menggunakan Haramain Train dengan total biaya untuk 3 orang = Rp.2.234.322,- 

Taxi dari hotel mekkah ke stasiun kereta Haramain dengan modal tawar menawar ala kadarnya disepakati sebesar Rp.215.000,- Jarak tempuh perjalanan dari mekkah ke Madinah sekitar 2 jam. 

Di Madinah, kami menggunakan  taxi menuju hotel medinah pullman Zam Zam menggunakan aplikasi uber sebesar Rp.110.399,- Kami menginap di hotel medinah pullman zam zam (bintang 5) untuk 3 orang selama 3 malam include sarapan pagi = Rp.6.514.434,-

Selama di Madinah, selain masuk ke taman raudhah dan beribadah semaksimalnya, kami sempatkan mencoba naik sepeda Listrik (aplikasi careem) dari masjid Nabawi ke masjid quba selepas asar sampai dengan waktu maghrib. Untuk 3 orang biaya sekitar Rp.1.000.000,- (pilihan bisa naik taxi atau jalan kaki). Jalur menuju masjid Quba sudah tertata dengan rapi sehingga tidak perlu melalui jalan raya, kiri dan kanan banyak toko-toko serta dihiasi lampu-lampu dan taman yang indah.

Tanggal 18 April 2024, kami meninggalkan Madinah dengan menggunakan taxi menuju airport medinah = Rp.150.000,- menggunakan aplikasi uber. Sebelum melakukan check in, kami perlu membeli air zam-zam 3 botol @5 liter dengan harga 12,5 SAR = Rp.161.250,- 

Kami Kembali ke tanah air menggunakan maskapai Turkish Airlines yang transit di Istanbul. Kami menyempatkan jalan-jalan di kota Istanbul, kota yang identik dengan cerita heroik penaklukan konstantinopel oleh Muhammad Al Fatih atau Sultan Mehmed II pada pada 29 Mei 1453 M dan menginap selama dua malam di Hotel Sumengen Istanbul. 

Selama di Istanbul, kami sempatkan jalan-jalan sampai ke daerah Taksim menggunakan Trem Istanbul, menyusuri daerah istana Topkapi, Masjid Biru, pelabuhan bosporus, melihat tugu Ormedikilitas dan salat jumat di Masjid Raya Hagia Sophia (Turki: Ayasofya Ulucamii). Sempat makan siang di warung bu Deden dekat Masjid Biru.

 

Turkis Airlines transit di istanbul dan kami mendarat pada malam hari tanggal 18 April 2024 dan berangkat lagi dari Istanbul dengan tujuan Kuala Lumpur 20 April 2024 sore hari. Landing di Kuala Lumpur pada jam 7 pagi 21 April 2024, total harga tiket ini untuk 3 orang = Rp.26.403.267,- 

Dari Kuala lumpur menuju Jakarta, kami menggunakan maskapai Garuda Airlines dengan memanfaatkan miles yang ada. 

hampir lupa, untuk menyiasati makan siang dan makan malam, kami membawa kompor listrik yang multi fungsi, masak nasi-masak sayur plus goreng2-an ditambah bekal lauk pauk seperti rendang, sambel, dll sesuai kebutuhan dan keinginan.

Catatan penting, handling bagasi ditangani sendiri jadi diusahakan membawa koper/tas sesuai kebutuhan. Mohon agar membawa penanda yang berbeda untuk air zam zam (lakban dan spidol agar disiapkan). Penanganan bagasi air zam zam akan disampaikan oleh petugas saat check-in.

umroh mandiri asyiknya karena dapat menentukan sendiri berapa hari di makkah dan di madinah, disesuaikan dengan kondisi masing-masing. mungkin jauh lebih murah jika dapat promo PP pesawat langsung jeddah-cgk dan dengan hotel yang sesuai dengan keinginan/budget.

aplikasi yang diperlukan; uber taxi (armadanya banyakan jenis toyota camry), careem (sewa sepeda listrik), haramain train (kereta cepat makkah-madinah), traveloka, trip.com dll. Penggunaan jasa muthowif juga banyak tersedia (jika diperlukan).

 

Bertiga Umroh Mandiri, 

ternyata asyik karena dapat menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan 

Alhamdulillah lancar 

Semoga ibadah kami diterima oleh Allah SWT aamiin 

 

Jakarta, 24 April 2024 

@ANK

Tagihan Transaksi Digital Naik, Dampak Pengenaan Pajak Bagi Pelanggan

Transaksi digital kini kena pajak. Masyarakat pengguna layanan seperti Netflix, Spotify, dan yang serupa dengan tersebut wajib membayar pajak. Transaksi digital selama ini belum sama sekali dikenakan pajak sehingga Pemerintah mengeluarkan aturan untuk menagih pajak atas transaksi digital.

        Bagaimana aturan sehingga digital dikenakan pajak. Pengaturan pengenaan pajak diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 48/2020, yang mulai berlaku pada 1 Juli 2020. Mekanisme tersebut adalah PPN atas produk dan jasa yang ditawarkan oleh penyedia Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) dipungut oleh perusahaan tersebut. Tarif yang dikenakan sebesar 10% yang dipungut oleh perusahaan yang menawarkan jasa digital kepada konsumen.

        Konsumen membayar lebih mahal dari sebelumnya. Masyarakat pengguna layanan seperti Netflix, Spotify, dan yang serupa dengan tersebut kini membayar tagihan ditambah pajak. penerapan PPN sebesar 10% pada produk-produk digital dari luar negeri seperti Netflix dan Spotify pada Agustus mendatang, pengguna harus membayar harga sebuah produk atau biaya langganan layanan digital lebih mahal. 

        Penyedia layanan digital diperlakukan adil. Pengaturan atas pengenaan PPN 10% merupakan bagian dari kebijakan Pemerintah. Pemerintah berupaya memberlakukan secara adil bagi seluruh perusahaan yang menjual produk atau jasa di Indonesia dikenakan pajak. Sehingga tidak ada perusahaan yang diperlakukan secara istimewa. Hal ini sesuai dengan konsep persaingan usaha termasuk penerapan Undang-Undang Perpajakan.(Elm)

Pengetahuan Dasar Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PENGETAHUAN MEKANISME PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)

1. Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP)/Jasa Kena Pajak (JKP) wajib memungut PPN dari pembeli/penerima BKP/JKP yang bersangkutan sebesar 10% dari Harga Jual atau penggantian, dan membuat Faktur Pajak sebagai bukti pemungutannya.

2. PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak tersebut merupakan Pajak Keluaran bagi PKP Penjual BKP/JKP, yang sifatnya sebagai pajak yang harus dibayar (hutang pajak).

3. Pada waktu PKP di atas melakukan pembelian/perolehan BKP/JKP yang dikenakan PPN, PPN tersebut merupakan Pajak Masukan , yang sifatnya sebagai pajak yang dibayar di muka, sepanjang BKP/JKP yang dibeli tersebut berhubungan langsung dengan kegiatan usahanya.

4. Untuk setiap masa pajak (setiap bulan), apabila jumlah Pajak Keluaran lebih besar dari pada Pajak Masukan, maka selisihnya harus disetor ke Kas Negara paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan. Dan sebaliknya, apabila jumlah Pajak Masukan lebih besar dari pada Pajak Keluaran, maka selisih tersebut dapat di kompensasi ke masa pajak berikutnya. Restitusi hanya dapat diajukan pada akhir tahun buku. Hanya PKP yang disebutkan dalam Pasal 9 ayat (4b) UU No. 42 Tahun 2009 saja yang dapat mengajukan restitusi untuk setiap Masa Pajak.

5. Pengusaha Kena Pajak di atas wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPN (SPT Masa PPN) setiap bulan ke Kantor Pelayanan Pajak terkait paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.

Contoh 1:
Pada bulan Juli 2010, PT ABADI melakukan penyerahan BKP sebesar Rp 100 Milyar, PPN yang dipungut sebesar 10% atau Rp 10 Milyar. Pembelian BKP/JKP yang dilakukan PT ABADI adalah Rp 80 Milyar, sehingga PPN yang dibayar atas pembelian BKP/JKP tersebut sebesar 10 % dari 80 Milyar atau Rp 8 Milyar.

Penghitungan dan pengkreditan PPN yang dilakukan PT ABADI untuk Masa Pajak Juli 2010 adalah:
Pajak Keluaran (PK) Rp 10 Milyar
Pajak Masukan (PM) Rp 8 Milyar
PPN Kurang bayar (PK-PM) Rp 2 Milyar

Jumlah PPN kurang bayar sebesar Rp 2 Milyar tersebut harus disetorkan ke kas negara melalui Bank Persepsi paling lama akhir bulan Agustus 2010 dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Juli 2010 disampaikan. Dan penghitungan tersebut dituangkan dalam SPT Masa PPN Masa Juli 2010 yang harus disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak dimana PT. ABADI terdaftar paling lambat tanggal 31 Agustus 2010.

Contoh 2:
Pada bulan Agustus 2010, PT ABADI melakukan penyerahan BKP sebesar Rp 120 Milyar, PPN yang dipungut sebesar 10% atau Rp 12 Milyar. Pembelian BKP/JKP yang dilakukan PT ABADI adalah Rp 140 Milyar, sehingga PPN yang dibayar atas pembelian BKP/JKP tersebut sebesar 10 % dari 140 Milyar atau Rp 14 Milyar.

Penghitungan dan pengkreditan PPN yang dilakukan PT ABADI untuk Masa Pajak Agustus 2010 adalah:

Pajak Keluaran (PK) Rp. 12 Milyar
Pajak Masukan (PM) Rp. 14 Milyar
PPN Lebih bayar (PK-PM) Rp. 2 Milyar

Jumlah PPN lebih bayar sebesar Rp 2 Milyar tersebut dapat dimintakan kembali (restitusi) atau dikompensasikan ke Masa Pajak September 2010. Penghitungan tersebut dituangkan dalam SPT Masa PPN Masa Agustus 2010 yang harus disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak dimana PT. ABADI terdaftar paling lambat tanggal 30 September 2010.

Pengenaan PPh atas Hadian dan Penghargaan - PER 11/PJ/2015

pasal 1, dalam aturan ini, yang dimaksud dengan:
1. hadian undian adalah hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan melalui undian
2. hadiah atau penghargaan perlombaan adalah hadiah atau penghargaan yang diberikan melalui suatu perlombaan atau adu ketangkasan
3. hadiah sehubungan dengan kegiatan adalah hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan sehubungan dengan kegiatan yang dilakukan oleh penerima hadiah
4. penghargaan adalah imbalan yang diberikan sehubungan dengan prestasi dalam kegiatan tertentu

pasal 2, penghasilan berupa hadiah dari undian, perlombaan serta kegiatan dan penghargaan merupakan objek PPh

pasal 3,
(1) atas hadiah undian dipotong PPh Pasal 4 (2) UU No 7 1983 ttg PPh stbkdt UU 36  2008 sebesar 25% dari jumlah penghasilan bruto dan bersifat final oleh penyelenggara undian.
(2) atas hadiah atau penghargaan perlombaan, hadiah sehubungan kegiatan dan penghargaan dikenakan PPh dg ketentuan sbb:
a. dalam hal penerima penghasilan adalah OP WP DN, dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 sebesar tarif pasal 17 UU No 7 1983 ttg PPh stbkdt UU 36  2008 dari jumlah penghasilan bruto;
b. dalam hal penerima penghasilan adalah WP LN selain BUT dikenakan pemotongan PPh Pasal 26 UU No 7 1983 ttg PPh stbkdt UU 36  2008 sebesar 20% dari jumlah bruto dengan memperhatikan ketentuan P3B yang berlaku;
c. dalam hal penerima penghasilan adalah WP Badan termasuk BUT, dikenakan PPh Pasal 23 ayat (1) huruf a angka 4 UU No 7 1983 ttg PPh stbkdt UU 36  2008 sebesar 15% dari jumlah penghasilan bruto.

Pasal 4,
(1) pemotongan PPh sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 tdk berlaku untuk hadiah langsung dalam penjualan barang atau jasa sepanjang diberikan kepada semua pembeli atau konsumen akhir tanpa diundi dan hadiah tsb diterima lgs oleh konsumen akhir pada saat pembelian barang atau jasa.
(2) hadiah sebagaimana dimaksud pada aya (1) merupakan objek PPh yang wajib dilaporkan dalam SPT Tahunan WP yang bersangkutan

Pasal 5,
 pada saat peraturan ini mulai berlaku, 1 Mei 2015, keputusan Direktur JP nomor KEP-395/PJ./2001 ttg pengenaan PPh atas Hadiah dan penghargaan dinyatakan tidak berlaku

Penetapan Tempat Tinggal OP dan Badan PER 12 2015

DJP berwenang menetapkan tempat tinggal OP dan Badan menurut keadaan sebenarnya
1. Tempat tinggal OP menurut keadaan sebenarnya adalah:
a. rumah tetap OP beserta keluarganya bertempat tinggal;
b. rumah tetap OP tempat pusat kepentingan pribadi dan ekonomi dilakukan, dalam hal OP mempunyai rumah tetap sebagaimana dalam huruf a di 2 (dua) tempat atau lebih wilayah kerja KPP
c. tempat OP lebih lama tinggal, dalam hal rumah tetap tempat pusat kepentingan pribadi dan ekonomi dilakukan sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak dapat ditentukan
d. tempat yang ditetapkan oleh DJP, dalam hal keadaan sebagaimana dimaksud dalam huruf c tidak dapat ditentukan.

2. penetapan tempat sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d dilaksanakan oleh:
a. kepala kanwil JP atas nama DJP dalam hal tempat tinggal OP berada dalam 2 (dua)  atau lebih wilayah kerja KPP dalam satu wilayah kerja kanwil DJP;
b. Direktur JP, dalam hal tempat OP berada dalam 2 (dua) atau lebih wilayah kerja kanwil DJP

Tempat Kedudukan Badan
1. Tempat kedudukan Badan menurut keadaan sebenarnya adalah:
a. tempat kantor pimpinan, pusat administrasi dan keuangan, dan tempat menjalankan kegiatan usaha berada sebagaimana tercantum dalam akta pendirian atau dokumen pendirian dan prubahan, atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi BUT atau dokumen izin usaha dan/atau kegiatan, atau surat keterangan tempat kegiatan usaha atau perjanjian kerjasama bagi bentuk kerjasama operasi (joint operation);
b. tempat kantor pimpinan berada, dalam hal tempat kantor pimpinan terpisah dari tempat pusat administrasi dan keuangan dan tempat menjalankan kegiatan usaha;
c. tempat menjalankan kegiatan usaha, bagi WP Badan yang bergerak di sektor usaha tertentu yang ditentukan oleh Direktur JP;
d. tempat yang ditetapkan oleh Direktur JP dalam hal:
1) tempat kantor pimpinan, pusat administrasi dan keuangan dan tempat menjalankan kegiatan usaha yang kenyataannya berbeda dengan yang tercantum dalam akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahan, atau surat ket. penunjukan dari kantor pusat bagi BUT atau dokumen usaha atau perjanjian kerjasama bagi Joint operation; atau
2) keadaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c berada di beberapa tempat.

2. penetapan tempat sebagaimana dimaksud pada huruf d diatas dilaksanakan oleh:
a. kepala kanwil DJP atas nama Direktur JP, dalam hal tempat kedudukan badan berada dalam 2 (dua) atau lebih wilayah kerja KPP dlm satu wilayah kerja kanwil DJP
b. Direktur JP dalam hal tempat kedudukan badan berada dalam 2 (dua) atau lebih wilayah kerja kanwil DJP

pada saat peraturan ini mulai berlaku 10 maret 2015 maka Keputusan Direktur JP nomor KEP-701/PJ/2001 dinyatakan tidak berlaku.

pemotongan/pemungutan pph atas transaksi e-commerce SE-06 2015

 Sehubungan dengan berkembangnya transaksi perdagangan barang dan/atau jasa melalui sistem elektroni, perlu diberikan penegasan khusus sesuai dengan SE direktur jenderal pajak Nomor SE-62 tahun 2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan atas Transaksi E-Commerce.
Kewajiban pemotongan dan/atau pemungutan PPh dalam transaksi e-commerce adalah:

1. Online Marketplace 

 Online Marketplace adalah kegiatan menyediakan tempat kegiatan usaha berupa toko internet di Mal internet sebagai tempat online marketplace merchant menjual barang dan/atau jasa.
kewajiban pemotongan dan/atau pemungutan PPh antara lain dilakukan atas pembayaran imbalan:

•  Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media massa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi. atas pembayaran imbalan sehubungan dengan jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media massa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi kepada penyelenggara online marketplace, maka online marketplace merchant yang merupakan wajib pajak badan dalam negeri, bentuk usaha tetap, atau orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong pajak wajib memotong pph pasal 21/23/26 atas imbalan tsb dan membuat bukti potong dan melaporkan SPT Masa 21/23/26 ke KPP tempat online marketplace merchant tsb terdaftar.
• Jasa perantara. atas imbalan sehubungan dengan jasa perantara pembayaran atau fee transaksi kepada penyelenggara online marketplace, maka online marketplace merchant yg merupakan wajib pajak badan dalam negeri, BUT, atau orang pribadi yg ditunjuk sebagai pemotong pajak wajib memotong pph 21/23/226 atas imbalan tsb dan membuat bukti potong
• jasa lainnya. sesuai dengan tata cara pemotongan dan atau pemungutan diatas
• pembelian barang oleh pembeli. atas pembelian barang yg dilakukan oleh pembeli dari online marketplace merchant, maka pembeli yg ditunjuk sbg pemungut pph 22 wajib memungut pph pasal 22 atas pembayaran sehubungan dg pembelian barang dan membuat bukti pemungutan dalam SPT Masa 22 ke KPP tempat pembeli terdaftar.

 2. Classified Ads
Classified Ads adalah kegiatan menyediakan tempat dan/atau waktu untuk memajang content (teks, grafik, video penjelasan, informasi, dan lain-lain) barang dan/atau jasa bagi pengiklan untuk memasang iklan yang ditujukan kepada pengguna iklan melalui situs yang disediakan oleh penyelenggara Classified Ads.
kewajiban pemotongan adn/atau pemungutan pph antara lain dilakukan atas pembayaran imbalan:

•   Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media massa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi. atas pembayaran imbalan sehubungan dengan jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media massa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi kepada penyelenggara classified ads, maka pengiklan yang merupakan wajib pajak badan dalam negeri, bentuk usaha tetap, atau orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong pajak wajib memotong pph pasal 21/23/26 atas imbalan tsb dan membuat bukti potong dan melaporkan SPT Masa 21/23/26 ke KPP tempat pengiklan tsb terdaftar.
• Jasa lainnya.  sesuai dengan tata cara pemotongan dan atau pemungutan diatas.
• Transaksi akibat penggunaan iklan oleh pengguna iklan. Dalam hal pengguna iklan melakukan transaksi dengan pengiklan yang mengakibatkan timbulnya penghasilan bagi pengiklan yg merupakan objek potput pph, maka pengguna iklan yg merupakan WP yg ditunjuk sebagai pemotong pajak wajib melakukan potput dan penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 4 ayat 2 atau PPh 21/22/23/26.

3. Daily Deals
Daily deals adalah kegiatan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa situs Daily Deals sebagai tempat  Daily Deals merchant menjual barang dan/atau jasa kepada pembeli dengan menggunakan voucher sebagai sarana pembayaran.

•   Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media massa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi. atas pembayaran imbalan sehubungan dengan jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media massa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi kepada penyelenggara Daily Deals, maka merchant Daily Deals yang merupakan wajib pajak badan dalam negeri, bentuk usaha tetap, atau orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong pajak wajib memotong pph pasal 21/23/26 atas imbalan tsb dan membuat bukti potong dan melaporkan SPT Masa 21/23/26 ke KPP tempat Merchant Daily Deals tsb terdaftar
•  Jasa lainnya.  sesuai dengan tata cara pemotongan dan atau pemungutan diatas

 4. Online Retail
 Online Retail adalah kegiatan menjual barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh penyelenggara online retail kepada pembeli di situs online retail.
kewajiban pemotonga dan pemungutan pph antara lain dilakukan atas imbalan:

• pembelian barang oleh pembeli. atas pembelian barang oleh pembeli dari penyelenggara online retail, maka pembeli yang ditunjuk sebagai pemungut pph 22 wajib memungut pph pasal 22 atas pembelian barang
• pembelian/penggunaan jasa oleh pembeli. atas pembayaran imbalan jasa dari pembeli kepada penyelenggara online retail yang merupakan WP badan, BUT atau WP LN termasuk yg dipotong PPh 23/26 ke KPP tempat pembeli terdaftar. WP OP memotong PPh 21/26 atas imbalan tersebut
• Jasa Lain. sesuai dengan tata cara pemotongan dan atau pemungutan diatas.

 catatan:
Tarif pemotongan PPh Pasal 26 sebagaimana dimaksud diatas adalah sebesar 20% dari jumlah bruto atau sesuai P3B antara Indonesia dengan negara yang bersangkutan

Jakarta, 5 Februari 2015

Non Resident

    Many foreigners own properties in Bali, such as hotel, homestay, villa, etc. To avoid the amount of tax they have to pay, foreign owners usually do transactions overseas, as marketing the properties via the internet. After they have finally got deals on room rates, the prospective guests will make payment in form of bank transfer to a bank account in a foreign country that is owned by the owners. 

    There will be no payment transaction between the owner and the guest while they are in Bali, so owners usually do not have any physical evidence of the transaction to be disclosed to the tax officer. This can reduce the amount of income tax that has to be paid. From the case above, the residential status of a foreign owner firstly needs to be decided then examination needs to be done in order to determine the amount of tax that should be paid.

    Article 4 paragraph (1) of OECD Model mentions that the definition of 'resident of a contracting state' is taken from the concept of 'residence' in the domestic tax law. Under this domestic law, the criteria of subject to tax that is considered to be 'resident' are based on: the domicile, residence, place of management, or other criteria.

    Article 4 paragraph (2) of P3B sets the tie break rule, which is the criteria to determine if a resident taxpayer is regarded as resident by the two states that are practicing in P3B. The first criterion of the tie breaker rule is Permanent Home, which is the place where the individual has lived and in which the house is permanent. Holiday homes, business trips, or continuing education are not included. Permanent Home can be in form of a house, owned or rented apartment, or a rented room that is fully furnished. 

    When the residential status cannot be determined because the individual has permanent homes in both countries, the second criterion is the Centre of Vital Interest, which is the place where personal and economic relations are done more closely. Centre of Vital Interest means the place where family relationships, social, work, politics, culture, place of business, and wealth administration and others mostly occur. 

    If the residential status could not be determined because the individual has permanent homes in both countries and cannot also be determined by the Centre of Vital Interest, then the determination is done by the Habitual Abode criterion, which is the country where they most often live, whether in a permanent home or other places, and for any purposes. So how long the individual lives in that country is really counted.

    However, if residential status still cannot be determined with the habitual abode, then citizenship status becomes the determinant of the residential status. If still the residential status cannot be specified, then the determination can also be performed by tax authorities of both countries by doing mutual agreement as in the Article 25 of the OECD Model Tax Convention. 

    Thus, the foreign owner mentioned above, should have the status of "resident" in Indonesia with center of vital interest criterion, in which this can be taxed by the domestic tax law. The next issue will be, how much is the amount of tax to be paid? With PER-41/PJ/2011, foreign tax examination can be done. One of the basic examinations that is done abroad is an exchange of information that allows the state parties to the tax treaty to exchange information that can be seen, for example, in article 26 (5) of the OECD Model it is even said that the information covered in the article includes:

•Banking data

•Ownership data

    In practice, it is not easy to carry out the tax audit overseas because a country may limit the information that is exchanged due to banking secrecy. For example Singapore as the state party to the Tax Treaty with Indonesia does not regulate banking secrecy. With PER-41/PJ/2011, there is a means for the DJP to carry out inspection towards foreigners who have income from sources that cannot be traced directly.

20 permainan yang harus dijajal anak sebelum berumur 12 tahun

05/07/2012

Semakin bertambah umur, anak makin malas bermain di alam. Anak sekarang cenderung lebih suka berkutat di depan TV, komputer atau video game. Ajak anak mengenal 20 permainan ini sebelum ia berumur 12 tahun.  Kadang tak cuma anaknya saja yang enggan bermain di luar, orangtuanya pun punya andil membuat anak malas bermain di luar. Alasannya adalah ketika anak bermain bebas di luar rumah, anak akan lebih berisiko untuk jatuh dan terluka.  Berdasarkan survei, dari sekian banyak anak, hanya seperempatnya saja yang pernah bermain bebas di luar, sepertiga tidak pernah memanjat pohon dan sisanya bahkan tidak bisa naik sepeda.  Menurut sebuah laporan yang dibuat oleh National Trust, lebih dari 80 persen dari anak-anak ingin memiliki lebih banyak kebebasan untuk bermain di luar, tetapi yang mendapatkan izin dari orang tuanya hanya kurang dari 10 persen saja.  "Bermain adalah bagian yang penting dalam masa perkembangan anak menjadi menjadi dewasa karena dapat menanamkan ketrampilan," kata Adrian Voce, seperti dilansir dari mirror, Kamis (28/6/2012).  National Trust kini telah meluncurkan kampanye untuk mendorong anak mendapatkan kebebasan bermain di luar rumah tetapi masih dalam batas yang aman. Pilihlah permainan alam untuk anak yang akan memberikan dampak yang positif terhadap perkembangan dan ketrampilannya.  Ada 20 permainan yang bisa dilakukan anak sebelum ia berumur 12 tahun yaitu:

1. Memanjat pohon 
2. Berguling menuruni bukit 
3. Berkemah di alam bebas 
4. Membuat kandang hewan peliharaan 
5. Bermain Congklak 
6. Berlarian di tengah hujan 
7. Bermain layang-layang 
8. Menangkap ikan dengan jaring 
9. Memetik buah-buahan langsung dari pohon 
10. Mencari kerang di pantai 
11. Membuat kue dari lumpur 
12. Bermain ayunan 
13. Menyaksikan matahari terbit 
14. Mendaki bukit kecil 
15. Bermain di air terjun 
16. Memberi makan burung dari tangan 
17. Berburu serangga seperti belalang 
18. Menangkap kupu-kupu dengan jaring 
19. Menanam bunga 
20. Bermain masak-masakan di atas tungku batu
****
7 Cara Meningkatkan Minat Baca pada Anak
Anak yang mempunyai hobi membaca akan memiliki pengetahuan yang luas dan otak yang cerdas. Sebagai orangtua, Anda harus memberikan motivasi agar anak menyukai kegiatan membaca buku dari kecil.

Untuk membantu anak-anak menyukai kegiatan membaca, Anda membutuhkan banyak buku, imajinasi yang baik, dan motivasi. Melalui buku-buku itu, anak dapat membuka pikirannya terhadap pengetahuan dan dapat meningkatkan kreativitas anak.

Berikut 7 cara yang dapat Anda lakukan untuk meningkatkan minat baca pada anak, seperti dilansir dari lifescript, Selasa (19/6/2012) antara lain:
1. Biasakan diri dulu suka baca agar anak mencontoh
Untuk meningkatkan minat baca anak, Anda harus memberikan contoh yang baik dengan membaca koran atau majalah pada waktu-waktu biasa, seperti setelah makan malam atau sebelum tidur.
2. Sediakan bacaan sesuai umur anak
Pertimbangkan untuk berlangganan majalah yang sesuai dengan usia anak-anak atau membeli serial buku yang akan membuat anak-anak Anda tertarik untuk belajar membacanya. Tempatkan buku dan majalah di rak yang rapi dan mudah dijangkau oleh anak-anak.
3. Ajak anak ke toko buku
Ketika Anda pergi ke toko buku, ajaklah anak Anda agar anak tertarik dengan berbagai genre buku anak yang tersedia dan ingin membacanya di rumah.
4. Bahaslah tentang buku-buku menarik dengan anak Anda
Ketika sedang santai bersama anak, bahaslah buku-buku yang disukai anak Anda. Mintalah anak Anda untuk menceritakan kembali buku yang telah dibacanya. Tunjukkan pada anak Anda bagaimana membaca memainkan peran penting dalam hidup seseorang karena merupakan sumber pengetahuan.
5. Bantu anak Anda menyusun buku-bukunya
Menyusun sendiri buku-buku kesukaan anak dalam rak buku dapat menumbuhkan minat anak untuk memperbanyak koleksi bukunya. Minat untuk mengumpulkan buku-buku dapat menumbuhkan keinginan membaca yang lebih besar.
6. Ajarkan anak membaca buku dengan menyuarakan tokoh di dalam buku
Membaca puisi, dialog, dan narasi dapat menghidupkan kata-kata pada setiap halaman buku. Tunjukkan kepada anak bagaimana menggunakan nada suara yang harus digunakan untuk bertindak sebagai karakter dalam buku.
7. Tingkatkan level bacaan anak
Untuk membantu anak-anak membaca secara teratur dan pada berbagai usia, Anda mungkin harus mengenalkan berbagai jenis buku pada anak. Tingkatkan level bacaan anak perlahan-lahan dari yang sifatnya ringan hingga ke sedang seiring perkembangan usia anak.
detikhealth

10 Kebiasaan Pengemudi di Indonesia yang Salah Kaprah

1. Hujan Deras Menyalakan Lampu Hazard

Dalam kondisi hujan deras, jalanan terutama di jalan tol, seketika akan berubah menjadi pohon natal. Sebagian besar mobil-mobil yang melintas akan menyalakan lampu hazard (lampu sein yang menyala berbarengan sebelah kanan dan kiri, depan dan belakang).

Bukan suasana syahdu bulan Desember yang diperoleh. Tapi justru menyilaukan dan membahayakan bagi pengemudi kendaraan yang lain. Ketika pengemudi dituntut untuk lebih berkonsentrasi, malah diganggu oleh kelap-kelip lampu hazard yang menyilaukan mata.

Sesuai namanya, lampu “hazard” mustinya hanya digunakan dalam kondisi darurat, misalkan sedang mengganti ban kempes di bahu jalan, atau mobil mogok di bahu jalan, dan sebagainya.

Salah kaprah penggunaan lampu hazard bukan hanya saat hujan deras saja, tetapi juga pada waktu digunakan untuk konvoi atau iring-iringan kendaraan, digunakan saat masuk di terowongan yang mengharuskan memakai lampu, dan digunakan sebagai isyarat oleh kendaraan yang akan mengambil jalan lurus ketika berada di perempatan / persimpangan jalan. Pantas saja sekarang susah mencari kunang-kunang di sawah, ternyata sudah pada pindah ke jalanan rupanya.

2. Penggunaan Wiper Belakangan

Saat ini sebagian besar mobil MPV dan SUV, meskipun tipe termurah, sudah dilengkapi dengan fasilitas wiper di kaca belakang. Namun rupanya banyak pengemudi yang tidak memahami penggunaannya. Ketika sedang turun hujan, beberapa pengemudi segera memasang wiper belakang dalam posisi on sepanjang perjalanan. Padahal, wiper belakang dibuat untuk digunakan pada saat mobil hendak berjalan mundur, sehingga pengemudi bisa melihat kondisi di belakang mobil dengan jelas.

Untuk mobil buatan Eropa, dan sebagian mobil Jepang di kelas menengah ke atas, wiper belakang akan menyala otomatis ketika tuas transmisi masuk ke gigi “R”.

Ketika mengemudi, pandangan pengemudi semestinya lebih fokus ke arah depan, dan sesekali melihat kaca spion ketika hendak mendahului. Lalu apa gunanya wiper belakang dinyalakan terus-menerus? Mau lihat pengemudi di mobil belakang yang kebetulan cantik atau ganteng?

3. Goncangkan Mobil Saat Isi Bensin

Pada saat antre mengisi BBM di SPBU, sering terlihat pengemudi mobil mengoncang-goncangkan bodi mobilnya saat sedang mengisi BBM.

Anggapannya, dengan melakukan tindakan tersebut, maka ia dapat mengisikan BBM ke tangki mobilnya dengan kapasitas lebih banyak/penuh. Yang kita tahu, BBM adalah cairan, dan sifat cairan adalah selalu mengisi dan mencari tempat yang lebih rendah. Jadi tidak perlu digundang-guncangkan agar lebih penuh. Emangnya kaleng kerupuk? Kalau BBM harganya jadi mahal, tindakan ini akan tetap sering terlihat gak ya?

4. Tambah Kecepatan Saat Lampu Kuning

Ketika lampu lalu lintas menyala kuning, sebelum menjadi merah, banyak pengemudi kendaraan bermotor malah mempercepat laju kendaraannya. Padahal lampu kuning tersebut dimaksudkan agar pengemudi melambatkan dan mengurangi kecepatan kendaraan.

Dengan mempercepat laju kendaraan, akan sangat membahayakan pengguna jalan lain. Ketika lampu lalu lintas menyala merah, maka pengemudi dari arah kiri dan kanan mulai menjalankan kendaraannya. Bisa terjadi tabrakan fatal.

Jika tiba-tiba pengemudi rem mendadak, bisa ditabrak oleh kendaraan dari belakang. Makanya, lain kali kurangi kecepatan ya. Jangan seperti orang Melayu bilang ketika nekat ngebut saat lampu lalu lintas menyala kuning: “Kan, belum merah kaliii tuh bang....!?”

5. Mendahului dari Bahu Jalan

Semua pengemudi pasti tahu bahwa fungsi bahu jalan digunakan saat kendaraan mogok, ganti ban, atau untuk akses mobil patroli jalan tol memberikan pertolongan dalam kondisi darurat.

Namun, walaupun sudah berkali-kali diingatkan oleh pihak pengelola jalan tol melalui spanduk dan papan elektronik. Bahkan salah satu klub otomotif telah mencanangkan gerakan 'anti bahu jalan', tetap saja pelanggaran sering terjadi. Malah sekarang salah kaprah itu bertambah, bahu jalan adalah lajur khusus pejabat.

6. Jalan Pelan di Sebelah Kanan

Jika melihat truk melintas di lajur kanan di sepanjang jalur pantura, itu sudah biasa. Ternyata, kebiasaan itu menular ke mobil-mobil pribadi di jalan tol.

Dengan enaknya mobil-mobil tadi berjalan pelan di lajur paling kanan. Ketika penulis hendak mendahului dan memberi tanda dengan klakson atau lampu dim, mobil tersebut malah menyalakan sein kanan.

Jadi, mobil yang lebih cepat disuruh mendahului dari kiri. Waduh padahal sudah dipasang banyak himbauan di jalan tol: “lajur kanan hanya untuk mendahului'.

7. Menekan Pedal Gas Sebelum Mematikan Mesin

Banyak ditemui pengemudi akan menekan pedal gas mobil dalam-dalam sebelum memutar kunci kontak ke “off”. Mereka beranggapan dengan demikian maka accu mobil akan terisi, ruang pembakaran lebih bersih, sehingga mobil akan lebih mudah di-start.

Padahal dengan menekan pedal gas, maka pompa bahan bakar dan pelumas akan menghisap BBm dan oli. Jika kemudian tiba-tiba mesin dimatikan, maka sisa BBM yang tidak terbakar akan menumpuk di saluran pembakaran. Justru lebih baik mesin dibiarkan idle sekitar 10 sebelum dimatikan, sehingga kondisi ruang pembakaran dan pendinginan mesin lebih optimal.

8. Tidak Menyalakan Lampu Sein Saat Mendahului

Banyak pengemudi tidak menyalakan sein saat berpindah jalur atau memotong jalur untuk mendahului kendaraan lain. Mereka beranggapan bahwa jika menyalakan lampu sein, justru tidak akan diberi kesempatan oleh kendaraan di belakangnya. Fenomena ini memang aneh, justru yang memberitahu dan meminta izin untuk memotong jalur dengan menyalakan lampu sein kok malah sering tidak diberi jalan.

9. Lampu Sein Hanya Untuk Belok Kanan

Masih soal lampu sein, pengemudi di Indonesia terkenal irit menggunakannya. Lampu sein (atau lampu belok) hanya digunakan/dinyalakan saat kendaraan hendak belok kanan saja.

Itupun dengan syarat, benar-benar belok dengan sudut minimal 90 derajat. Jika belok kanan hanya serong sedikit (seperti huruf “Y”), tidak perlu lampu sein dinyalakan.

Sehingga sangat jamak ditemukan, mobil keluar di pintu tol tidak perlu lampu sein. Masuk ke rest area, tidak perlu nyalakan sein. Belok kiri di perempatan, tidak perlu lampu sein. Mobil mundur hendak masuk area parkir, tidak perlu sein, dan seterusnya

10. Jalanan = Tempat Sampah

Pengemudi kita menganggap jalan raya adalah tempat sampah. Mulai dari sopir kendaraan umum, sampai pengemudi mobil mewah sering membuang sampah sembarangan.

Yang paling sering adalah abu serta puntung rokok yang masih menyala dibuang sembarangan.

Hingga tissu, kulit buah, botol minuman berenergi, dan sebagainya. Sampah terbesar yang pernah saya lihat di buang sembarangan di jalan tol adalah popok bayi. Bukan sembarang popok, karena dibuang lengkap dengan isinya. Bisa dibayangkan betapa kagetnya kendaraan di belakangnya dan indahnya pemandangan setelahnya.

source : http://oto.detik.com/read/2012/05/29/094902/1927043/1209/11/991104topnews